Al Ghuluw Fit Takfier(Seri ke 25 Tidak membedakan antara mengikuti aturan administrasi dan merujuk kepadanya dengan merujuk hukum kepada undang-undang kafir)

TIDAK MEMBEDAKAN ANTARA MENGIKUTI ATURAN ADMINISTRASI (TATA TERTIB) DAN MERUJUK KEPADANYA DENGAN MERUJUK HUKUM KEPADA UNDANG-UNDANG KAFIR

Termasuk kekeliruan yang tersebar juga adalah tidak membedakan antara mengikutii aturan administrasi (tata tertib) dan merujuk kepadanya dengan merujuk kepada Undang-Undang Kafir.

Sehingga sebagian ghulatul mukaffirah dan kaum jahil, mereka mengkafirkan setiap orang yang komitmen dengan perintah-perintah, tata tertib, atau peraturan kantor-kantor atau lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan dan aturan-aturan administrasinya, dan mereka menganggap hal itu termasuk undang-undang kafir, serta mereka tidak membedakan antara macam ini dari aturan-aturan administrasi dengan aturan muthlaq yang dijadikan para thaghut sebagai haq dusturiy (hak yang berdasarkan UUD) buat mereka dan kaki tangannya, dan mereka mempraktekkan (menggunakan)nya berdasarkan undang-undang mereka dan menurut UUD mereka yang kafir (1).

Padahal sesungguhnya macam tasyri’ thaghutiy (hukum thaghut) yang mengeluarkan dari millah sebagaimana yang telah kami rinci di tempat lain dari tulisan kami adalah berbeda dengan tata tertib yang dibuat dan disepakati untuk mengikat urusan para pegawai atau para pekerja dan (untuk) menjaga hak-hak kerja mereka, menghitung mereka, waktu-waktu kerja mereka dan liburannya, atau pengaturan urusan barang dagangan dan toko dan pengaturan urusan perniagaan, transportasi, perjalanan, post, safar dan pengaturan tata kota dan hal lainnya yang Allah izinkan bagi manusia untuk meletakkannya, dan Dia membolehkan bagi mereka untuk mengaturnya dan menetapkannya serta Dia melapangkan ijtihad di dalamnya berupa hal-hal yang tergolong pengaturan administrasi, ijtihad dan maslahat–maslahat mursalah yang Dia biarkan bagi manusia untuk mengatur urusan–urusan mereka dengannya. Dan dimasukan dalam bab ini sanksi–sanksi ta’zir yang dibiarkan bagi si qadli atau si hakim menentukannya dalam hal yang tidak ada batasan di dalamnya, dan tidak ada kaitan bagi itu semua dengan tasyri’ (penetapan hukum) yang menggantikan huduud Allah dan hukum–hukumNya yang tauqifiyyah, atau (yang) menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal di dalamnya, termasuk sendainya dalam andhimah idariyyah (aturan–aturan administrasi/tata tertib) itu terdapat sebagian maksiat dan penyimpangan terhadap syari’at, seperti pengharusan para pegawai untuk memakai seragam tertentu yang di dalamnya terkandung penyerupaan terhadap pakaian kuffar, atau pengharusan mereka untuk mencukur jenggot atau penetapan penyimpangan harta dan sanksi–sanksi ta’zir yang zhalim atau aniaya, atau bahwa dalam tata tertib itu ada kezhaliman, pilih kasih dan pengedepanan bagi orang–orang kaya dan bangsawan terhadap al fuqara (orang–orang faqir), atau keberadaannya terkena asap kesukuan yang jahiliyyah dan kedaerahan serta kebangsaan, dan hal–hal haram lainya yang tidak halal pengharusan manusia tehadapnya atau menjadikannya sebagai aturan.

Ini semuanya walaupun terdapat kebathilan dan maksiat di dalamnya, namun ia tidak ada kaitannya dengan tasyri’ thaghutiy yang kafir yang mana orang yang membuatnya, pembelanya, orang yang tawalliy terhadapnya serta yang tahakum kepadanya dengan keinginan sendiri dikafirkan. Dan keberadaan aturan administrasi itu ditulis dan disusun tidaklah merubah sedikitpun dari hakikatnya, karena perintah melakukan maksiat secara tertulis adalah sama seperti perintah melakukannya secara lisan, dan sekedar penulisannya tidaklah menjadikannya sebagai tasyri’ thaghut.

Justru hukum asal pada al andhimah al idariyyah adalah mubah, dan termasuk urusan dunia yang mana syari’ meninggalkan bagi kita untuk mengaturnya. Namun yang dicela darinya hanyalah yang menyandang penyelisihan terhadap syariat atau perintah untuk maksiat, oleh sebab itu hal yang seperti itu maka hukum asal di dalamnya adalah tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, akan tetapi ketaatan yang harus itu hanyalah dalam hal ma’ruf…

Berbeda dengan tasyri’ kufriy yang umum mana para thaghut menjadikan hal itu sebagai haq bagi mereka dalam setiap permasalahan dan mereka tidak mengecualikan dari hal itu, halal atau haram atau hudud atau hal lainnya…maka hal ini dicela seluruhnya baik yang bertentangan dengan syari’at maupun yang selaras, karena orang yang membuatnya saat membuatnya tidaklah memperhatikan keselarasannya dengan syari’at, bahkan tidak memperhatikan di awal dan di akhir kecuali keselarasannya dengan dustur (UUD) dan keinginan para pembuat hukum.

Sehingga mesti membedakan antara kedua macam ini, dan tidak takfir dalam macam pertama kecuali bila maksiat itu dihalalkan di dalamnya. Sesungguhnya saya telah melihat orang–orang yang tidak membedakan antara keduanya sehingga mereka memperlakukan ahli maksiat kaum muslimin, bahkan sebagian oran–orang baik dan shalih diantara mereka dengan perlakuan sebagai para thaghut yang membuat undang–undang.

Asy Syinqithiy berkata dalam Adlwaul Bayan 4/82: (Tanbih: ketahuilah sesungguhnya wajib merinci antara undang–undang buatan (hukum positif) yang mana pemberlakuannya menyebabkan kekafiran terhadap Dzat Pencipta langit dan bumi dengan aturan yang tidak menyebabkan itu. Dan penjelasan hal itu adalah: Sesungguhnya nidlam (aturan) itu ada dua: Idariy (administrasi) dan syar’i:

*Adapun Idariy yang dimaksudkan dengannya pengaturan urusan dan penertibannya dalam bentuk yang tidak menyalahi syari’at, maka ia tidak dilarang, dan tidak ada yang menyelisihi di dalamnya dari kalangan para sahabat dan yang sesudahnya. Dan Umar radliyallahu ‘anhu sendiri telah melakukan banyak hal dari itu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti mencatat nama–nama para tentara di dalam daftar dalam rangka penertiban dan mengetahui siapa yang absent dan siapa yang hadir, padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah melakukan hal itu dan beliau tidak mengetahui keabsenan Ka’ab ibnu Malik dari perang Tabuk kecuali setelah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Tabuk. Dan seperti pembeliannya yaitu Umar radliyallahu ‘anhu terhadap rumah Shafwan ibnu Umayyah dan dijadikannya sebagai penjara di Mekkah Al Mukarramah, padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakar[1] tidak pernah membuat penjara. Hal–hal administrasi yang dibuat dengan bentuk tidak menyelisihi sayri’at ini adalah tidak apa–apa seperti penertiban urusan para pegawai dan pengaturan shift kerja, maka macam ini dari qawaid syari’at berupa memperhatikan mashlahat–maslahat umum.

*Adapun Syar’iy yang menyelisihi aturan Sang Pencipta langit dan bumi, maka memberlakukannya adalah kekafiran terhadap Pencipta langit dan bumi..) kemudian beliau langsung berbicara tentang macam ini.

Dan syahid darinya adalah bahwa aturan yang tergolong tandhimat idariyyah (peraturan administrasi/tata tertib) sedang ia itu mudah lagi tidak ada maksiat dan tidak penyelisihan, maka ia tergolong apa yang diijmakan para sahabat atasnya adalah apa yang dinamakan sebagian ulama dalam kitab–kitab fiqh dan Al Ushul dengan nama Al Mashalih Al Mursalah. Bila di dalamnya terdapat penyelisihan yang tidak sampai pada istihlal yang haram, maka sesungguhnya ia meskipun tandhim yang menyelisihi syari’at, namun bukan tergolong macam tasyri’ thaghutiy, karena tidak setiap penyelisihan terhadap syari’at dianggap kekafiran, akan tetapi di antara hal itu ada yang merupakan maksiat dan ada yang merupakan kekafiran.

Tidak membedakan antara kedua macam ini adalah biang ketergelinciran yang mendorong sebagian orang untuk mengkafirkan setiap orang yang mengamalkan akad sewa–menyewa dan yang lainnya berupa jual beli, atau orang yang komitmen dengan potongan harga ongkos transportasi atau harga barang komoditi, di mana mereka mengklaim bahwa tas’ir (penetapan harga) adalah tasyri’ (hukum) thaghut yang kafir yang tidak boleh diamalkan.

Dan diantara keanehan yang paling aneh adalah apa yang telah saya dengar dari sebagian mereka bahwa mereka mengkafirkan orang yang komitmen dengan harga karcis transportasi dan mereka mengharuskannya agar membayar ongkos transportasi dengan selain harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan kalau tidak maka ia jatuh dalam kekafiran!!!

Padahal sesungguhnya penentuan harga, meskipun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah enggan dan menolaknya sebagaimana dalam hadits Anas, berkata:

(غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:  يا رسول الله لو سعّرت، فقال: (إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر.  وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال)

(Harga melambung pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka para sahabat berkata: Wahai Rasulullah seandainya engkau tentukan harga.” Maka beliau berkata: Sesungguhnya Allah adalah Sang Penggenggam lagi Pembentang juga Pemberi rizqi lagi Penentu harga…dan sesungguhnya aku mengharap bertemu Allah sedangkan tidak seorangpun menuntut saya dengan kezhaliman yang saya lakukan terhadapnya berkenaan dengan darah dan harta)[2]

Akan tetapi ia bukan kekafiran yang mengeluarkan dari millah, namun paling jauh ia dikatakan di dalamnya bahwa ia adalah kezhaliman atau pintu menuju kezhaliman, sebagaimana ia nampak dari alasan yang dilontarkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam saat meninggalkan penetapan harga, yaitu bahwa ia mengharapkan dengan hal itu agar tidak seorangpun tidak menuntut beliau dengan tuntutan hak pada darah atau harta, dan  beliau sama sekali tidak menyinggung penyebaran syirik atau hak Allah, sedangkan Allah Yang Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana bila mengancam atas suatu kekeliruan atau mentanfir dan mentahdzir dari suatu perbuatan dalam Kitab-Nya atau lewat Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam, (maka mesti Dia menyebutkan hal maksimal yang dikhawatirkan atas pelakunya)[3]

Seandainya penetapan harga (tas’iir) itu tergolong jenis tasyri’ kufriy atau syirkiy, atau termasuk jalan ke sana, tentulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan hal itu dan tentu keras pengingkarannya terhadap syirik atau jalan-jalan yang bisa menghantarkan ke sana, saat dipinta darinya suatu yang mengurus ke sana, sebagaimana dalam hadits Abu Waqid Al Lattsiy bahwa sebagian sahabat yang baru masuk Islam menyaksikan orang–orang musyrik duduk–duduk di sekitar Dzatu Anwath milik mereka, maka mereka meminta dari beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam agar menjadikan bagi mereka satu pohon yang mana mereka bertabarruk dengannya dengan cara menggantungkan senjata–senjata mereka dengan izinnya, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata seraya mengingkari mereka atas permintaanya (yang) tasyabbuh dengan orang–orang kafir dalam suatu dari perbuatan mereka, yaitu penggantungan senjata–senjata mereka di pohon tertentu yang bisa menjadi jalan yang menghantarkan kepada syirik, beliau berkata:

(الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى:  اجعل لنا إلها  كما لهم آلهة… الحديث)

(Allahu Akbar, sesungguhnya ia adalah tuntunan, kalian telah mengatakan demi Dzat yang jiwaku ada di Tangannya seperti apa yang dikatakan Bani Israil tarhadap Musa: Jadikanlah bagi kami Tuhan–Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan…..)[4]

Perhatikanlah ucapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mubalaghahnya dalam pengingkaran, padahal sesungguhnya mereka meminta penyerupaan dalam suatu cabang dari cabang–cabang yang bisa menghantarkan kepada kemusyrikan, dan mereka tidak meminta syirik yang nyata tentunya, karena mereka mengetahui sebelum masuk Islam bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memeranginya dan tidak mengizinkannya, dan keislaman mereka serta bai’atnya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak lain adalah untuk meninggalkan syirik itu, maka bagaimana masuk akal mereka memintanya terang–terangan sebagaimana yang diklaim sebagian orang!!

Dan tatkala seorang laki–laki berkata kepada beliau: “ Maa Syaa Allahu Wa syi-ta.” Maka beliau berkata:

(أجعلتني لله نداً؟  ما شاء الله وحده)

(Apakah kamu menjadikanku tandingan bagi Allah? atas kehendak Allah saja)[5]

Dan dalam Shahih Muslim dari Hadits ‘Addiy ibnu Hatim bahwa beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mendengar seorang laki–laki berceramah seraya mengatakan: “Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka dia telah lurus, dan siapa durhaka kepada keduanya maka dia telah sesat.”  Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:

(بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله)

”Sejelek–sejeleknya penceramah adalah kamu, katakanlah: dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya)[6]

Perhatikanlah pengingkaran beliau dalam hal seperti ini dan yang lainnya yang bukan tergolong syirik akbar, akan tetapi tatkala beliau khawatir hal itu menjadi jalan yang menghantarkan kepadanya maka sangat keras pelarangannya dan beliau perkeras dalam pengingkarannya, keberadaannya adalah keberadaan segala yang berkaitan atau berhubungan dengan ashlul ushul yang karenanya Allah mengutus para Nabi semuanya, yaitu perealisasian tauhid dan pengguguran apa yang menggugurkannya berupa syirik dan tandid serta jalan–jalannya yang menghantarkan ke sana.

Adapun dalam tas’iir, maka sesungguhnya suatu yang paling dikhawatirkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah adanya tuntutan seseorang karena kezhaliman, yaitu suatu yang berkaitan dengan hak manusia dan urusan dunia mereka, dan ia bukan tergolong hak khusus Allah Subhanahu berupa bab–bab tasyri’, tahlil dan tahrim.

Dan oleh sebab itu diriwayatkan dari Malik bahwa beliau membolehkan bagi imamul muslimin menetapkan harga demi mashlahat, sedangkan sebagian ulama Syafi’iyyah membolehkannya saat harga melambung, dan Al Jumhur melarangnya.

Dan Syaikhul Islam memutuskan dalam Al Fatawa 28/56 perselisihan ulama dalam tas’iir dan alasannya.

Kemudian berkata hal (57): (maka ini adalah hal yang di perselisihkan ulama; dan adapun apabila manusia menolak menjual apa yang mesti mereka jual, maka di sini mereka diperintahkan untuk melakukan yang wajib dan mereka diberi sangsi karena meninggalkannya, dan begitu juga orang yang wajib atasnya menjual dengan harga standar, terus dia menolak menjualnya kecuali dengan harga lebih mahal, maka di sini dia diperintahkan apa yang menjadi kewajibannya dan diberi sangsi atas meninggalkannya tanpa ragu.

Dan orang yang melarang tas’iir secar muthlaq seraya berdalil dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

(sesungguhnya Allah lah Yang Menentukan harga, yang Menahan (rizki) lagi Yang Melapangkan ….) adalah telah keliru, karena ini adalah kasus tertentu lagi bukan lafadh yang umum …) (Dar Ibnu Hazm)

Dua catatan:

Kami telah buktikan dan telah kami uraikan di tempat lain pada konteks celaan kami terhadap undang–undang buatan, dan bara’ah kami dari para pembuatnya; ucapan sebagian orang–orang zaman ini: “UUD bagi kami – dia maksudkan menurut para pemerintah hari ini – bukanlah yang dikedepankan terhadap Al Kitab dan As Sunnah akan tetapi hokum-hukum cabang, dengan apa yang ada di dalamnya berupa kaidah–kaidah lalu lintas, undang–undang pedagang kaki lima, aturan–aturan tempat–tempat kesehatan dan yang lainnya, bahkan ‘urf yang berlandaskan dari adat–adat dan budaya–budaya yang berubah–rubah di masyarakat). Selesai dari Haddul Islam Wa Haqiqatul Iman hal: 377

Dan ini tidak berarti selamanya bahwa kami mengkafirkan orang yang komitmen dengan undang–undang lalu lintas atau UU pedagang kaki lima dan peraturan tempat–tempat kesehatan dan yang lainnya, sama saja baik komitmen itu atas dasar takut dari pelanggaran dan sangsi–sangsi dan pengamalan akan kaidah–kaidah “menolak keruskan tertinggi dari dua kerusakan dengan menanggung yang paling ringan,” atau atas dasar keyakinan penerimaan bahwa hal itu tergolong undang–undang dan aturan–aturan administrasi yang lapang ijtihad di dalamnya.

Tidak, ma’adzallah (kami berlindung kepada Allah) dari melakukan hal itu, justru ini tergolong ghuluw yang mana kami berlepas diri kepada Allah darinya, dan kami menyalahkan orang yang mengatakannya bila atas dasar ijtihad, dan kami membid’ahkannya bila itu berasal dari ushul yang rusak yang sejalan dengan Ushul Khawarij.

Sehingga wajib membedakan antara ucapan kami yang berkenaan celaan terhadap undang–undang buatan dan pengkafiran para pembuatnya dari kalangan para thaghut, anshar mereka dan orang–orang yang imtina’ dengan undang–undang itu dari kalangan pengikut mereka, dengan rincian yang wajib saat berbicara tentang umumnya manusia yang tertindas dengan kekuasaan para thaghut itu. Dan rincian yang wajib tentang macam ketaatan yang muncul dari mereka terhadap para thaghut itu atau ketidakmenyimpangan terhadap undang–undang itu atas dasar takut dan istidl’af atau ikrah atau takwil. Rincian dalam hal itu semua adalah penting tergantung perbedaan tujuan, keadaan dan pentakwilan, serta tergantung macam taat, apakah ia taat dalam hal ma’ruf atau dalam maksiat atau dalam kekafiran

Dan tidak mengabaikan rincian dalam musykilat (permasalahan pelik) seperti ini dan tidak melontarkan ucapan semaunya di dalamnya serta tidak langsung terjun melakukan takfier tanpa rincian kecuali orang jahil lagi tergesa–gesa yang belum mencium bau harum ilmu dan wara’.

Dan termasuk jenis itu apa yang diklaim sebagian kaum yang ghuluw, berupa kontradiksi kami tatkala ia melihat celaan kami pada banyak tempat terhadap UU dan takfier para pembuatnya; termasuk UU yang mereka buat berdasarkan UUD dan ia terkadang selaras dengan syari’at, karena mereka saat membuatnya tidaklah memperhatikan dan meninjau keselarasannya dengan syari’at, namun mereka dalam pembuatan UU itu berpijak kepada undang–undang buatan dan UUD serta keinginan para thaghut mereka, dan dari balik kekuasaan legislative yang muthlaq yang diberikan UUD terhadap mereka serta mereka sepakati atasnya.

Kemudian ia membaca sikap kami tidak mengkafirkan orang yang merujuk kepada undang–undang macam ini atau mengikutinya atau mengajukan kepadanya secara pastinya seraya mentakwil bahwa ia itu hokum syari’at karena secara dhahir sejalan dengan syari’at.

Rincian ini tidak menyenangkan orang-orang yang ghuluw itu, sehingga mereka menganggapnya kontradiksi, padahal pintu takwil di sini adalah dhahir, dan tidak ditelantarkan kecuali oleh orang yang ngawur lagi menggadaikan diennya lagi tidak mempedulikan akan bahaya hukum-hukum takfier. Minimal status takfier di sini adalah takfier dengan sesuatu yang muhtamal, atau takfier dengan ilzam, dan telah lalu pengingatan terhadapnya.

Dan kami bagaimanapun keadaannya, tidak peduli dengan ocehan orang-orang yang ghuluw itu dan yang lainnya tentang kami, dan vonis kontradiksi dan takfier mereka terhadap kami, serta kami tidak terusik dengan sikap gaduh mereka, selama rincian ini sejalan dengan dienullah. Kami tidaklah mencari atau mengemis ridla mereka atau ridla selain mereka dari kalangan ahlul bid’ah seharipun, namun tujuan kami hanyalah ridla Allah tabaraka wa ta’ala.

Kami memohon taufiq dan pelurusan dari Allah terhadap hal itu.


[1] Adapun bila penjara dibuat sebagai sanksi yang bersifat undang–undang yang menggantikan huduud dan sanksi–sanksi syariy, maka ia telah menjadi bagian dari undang–undang thaghut yang kafir sebagaimana ia realita hari ini, dan bukan tergolong tata tertib dan pengaturan administrasi, dimana dulu penjara digunakan untuk mencekal, tauqif, ta’zir dan yang serupa dengannya saja dan bukan sebagai pengganti hudud dan sanksi–sanksi syar’iy.

[2] HR. Al Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan kecuali An Nasai dan dishahihkan At Tirmidzi dan Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Isnadnya sesuai syarat Muslim.

[3] Lihat Ash Sharimul Maslul hal.44

[4] HR. Al Imam Ahmad dan At Tirmidzi berkata: Hasan shahih. Al Hakim 4/455 dan berkata: shahih beserta disetujui Adz Dzahabiy, dan telah lalu.

[5] HR. Ahmad, Ibnu Majah dan An Nasai dalam ‘Amalul Yaum Wallailah.

[6] HR. Ahmad, Abu Dawud dan An Nasai.

Pos ini dipublikasikan di AKIDAH, Hukum. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s